Poligami dan Menteri Perempuan


Pergantian penjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabinet Indonesia Bersatu II yang berlangsung Kamis (22/10) berbarengan dengan munculnya (kembali) isu poligami di media massa.

Pekan lalu, di Bandung berdiri Klub Poligami Indonesia. Anggota klub ini 300 keluarga (Warta Kota, 21/10) dan merupakan cabang dari klub yang berpusat di Malaysia, Global Ikhwan.

Dari namanya, perkumpulan ini menyiratkan gerakan yang tak mengenal batas negara. Ketua Global Ikhwan Chodijah binti Am mengatakan akan mendirikan klub ini di beberapa tempat di Indonesia.

Poligami memang persoalan yang tidak mudah. ”Islam tidak melarang, tetapi juga tidak menganjurkan. Al Quran memuat ayat poligami, tetapi bila dibaca lengkap, poligami bukan sesuatu yang dianjurkan. Di situ dituntut berlaku adil atau tidak usah berpoligami,” kata Ketua Pengurus Pusat Fatayat dan Sekjen ’Alimat Maria Ulfah Anshor.

Kantor Menneg Pemberdayaan Perempuan pernah melakukan diskusi—yang disertai pro dan kontra—menanggapi tuntutan kelompok perempuan yang tak setuju poligami agar negara bersikap lebih tegas melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan. Tetapi, setelah itu tidak terdengar lagi kelanjutannya.

Persoalannya, poligami mengandung potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan poligami. Sri Kusyuniati PhD, Country Director World Population Foundation Indonesia, yang memiliki program bantuan untuk women crisis center untuk perempuan korban kekerasan serta program pelatihan untuk laki-laki pelaku kekerasan, mengatakan secara terpisah, banyak penelitian membuktikan poligami menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bahkan, pengalaman empiris langsung membuktikan hal itu. ”Ada laki-laki yang berhenti berpoligami karena mengeluh capai harta dan psikologis. Seorang teman yang mencarikan dan melamarkan istri kedua untuk suaminya, walaupun bilang rela, tetapi tetap berurai air mata,” papar Kusyuniati.

Nabi Muhammad pun, demikian Maria Ulfah, keberatan ketika menantunya, Ali, ingin berpoligami. ”Nabi mengatakan, ’Itu akan menyakiti hati putriku, Fatima. Itu sama saja dengan menyakiti aku’,” kata Maria mengutip Nabi Muhammad SAW.

Dalam hal Klub Poligami, tantangan semakin meluas sebab gagasan ini disebarkan melalui jejaring di akar rumput. Klub ini menampung keluarga berpoligami dan juga monogami serta melayani informasi seputar poligami.

Klub memang hanya beranggotakan 300 keluarga, tetapi modusnya relatif baru, yaitu berjejaring antarnegara.

Dalam diskusi di workshop regional yang difasilitasi Komnas Perempuan dan Women Empowerment, pekan lalu, isu jejaring antarnegara kelompok-kelompok konservatif dan fundamentalis menjadi salah satu topik. Workshop yang mengundang organisasi perempuan dan focal point dalam hak asasi dan jender dari Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, termasuk gerakan keluarga muslim Indonesia, ’Alimat, itu memetakan jejaring yang terbentuk antara kelompok konservatif di Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Pemetaan juga memperlihatkan, di Malaysia demi untuk meredam populernya partai politik berorientasi agama konservatif, negara yang dikuasai parpol dominan mengadopsi hukum syariah ke dalam hukum positif negara. Padahal, demikian Norhayati Hj Kaprawi dari Sisters in Islam, Malaysia menganut hukum sekuler, yaitu memisahkan negara dan agama. Salah satu contoh, hukum cambuk atas Kartika di Negara Bagian Pahang karena minum bir.

Situasi tersebut, demikian Maria Ulfah, mirip situasi di Indonesia, di mana pemahaman agama digunakan untuk kepentingan politik. Di sini, banyak peraturan daerah mengadopsi hukum syariah yang tidak sejalan dengan hukum nasional.

Dalam konteks ini, Kusyuniati dan Maria Ulfah sependapat penting membangun jejaring di antara masyarakat yang tidak menyetujui poligami yang berpotensi menimbulkan kekerasan pada perempuan dan anak yang sangat besar.

”Harus ada yang mengatakan tidak setuju pada poligami supaya masyarakat juga mendapat informasi berimbang. Jangan juga dilupakan kekuatan para istri dalam menentang poligami,” tutur Kusyuniati seraya mencontohkan pemimpin pondok di Bandung yang ditinggalkan pengikut pengajiannya yang sebagian besar para ibu setelah berpoligami.

”Memang harus memiliki stamina yang baik karena isu-isu diskriminasi atas kekerasan terhadap perempuan terus hadir dari waktu ke waktu. Perlu ada pembagian tugas supaya gerakan perempuan untuk keadilan dan kesetaraan tidak ketinggalan,” kata Maria Ulfah.

Dalam hal ini ’Alimat yang baru terbentuk minggu lalu akan masuk melalui jalur rumah tangga dan individu keluarga, melalui pengajian dan organisasi yang mengakar di masyarakat, seperti Fatayat.

Struktural

Berdirinya Klub Poligami hanya puncak gunung es masalah akibat masih timpangnya relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Persoalan lain adalah praktik perkawinan bawah umur pada anak lelaki dan perempuan masih terjadi di perdesaan, terutama ketika perempuan itu miskin. Contoh yang muncul ke permukaan adalah Syeh Pudji.

Kemiskinan serta kesempatan yang tidak setara dalam mengikuti pendidikan dan menikmati layanan kesehatan juga masih menjadi masalah yang tercermin dari merosotnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari 107 menjadi 111.

Persoalan ketidakadilan itu selain karena masalah budaya juga terkait dengan masalah struktural pembangunan yang memerlukan campur tangan negara untuk menyelesaikan.

Di situ jejaring antara Kantor Menneg PPPA dengan organisasi nonpemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting. Peran Menneg PPPA dalam membuat kebijakan pengarusutamaan jender di lembaga eksekutif dan mempromosikannya di lembaga yudikatif serta legislatif harus ditujukan untuk menyelesaikan masalah struktural tersebut.

(Ninuk Mardiana Pambudy)

Sumber: Kompas – 23 Oktober 2009

Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *

*
*

%d blogger menyukai ini: