NEGARA BERHAK MELARANG POLIGAMI


Diunduh dari http://indonesianmuslim.com/negara-berhak-melarang-poligami.html

Posted in November 24th, 2008 by admin in Gender
Teguh Prawiro

Akhir-akhir ini agama sering ditelanjangi dan diterjemahkan secara seksis dalam pengertian yang sebenar-benarnya berkonotosai seks. Di banyak tempat dan forum ketika agama menjadi obyek perbincangan selalu tidak lepas dengan persoalan seks yang biasanya telah mengalami penghalusan bahasa (euphemism). Secara sadar, dan kita seolah-olah menikmatinya, persoalan agama kemudian direduksi dalam wilayah yang sangat sempit dan cenderung jorok. Hanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis.

Isu dan praktek poligami dengan legitimasi agama merepresentasi semua persoalan di atas. Poligami yang selalu mencerminkan dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan fenomena global yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Bagi sebagian masyarakat beragama, poligami dianggap bagian integral dalam sistem keyakinannya. Selalu dalil agama yang dihadirkan untuk membenarkan praktek poligami.

Di kalangan masyarakat muslim, pelaku poligami senantiasa merasa telah benar-benar mampu berbuat adil sebagai syarat utama untuk dapat menikah lebih dari satu orang. Atau jangan-jangan secara implisit merasa telah menjadi sang maha adil. Karena Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa sekali-kali tidak ada laki-laki yang mampu berbuat adil di antara para perempuan (Annisa,129).

Sejarah Poligami
Poligami sesungguhnya merupakan warisan budaya primitif manusia. Yaitu ketika seseorang dengan kekuasaannya merasa berhak untuk menguasai orang lain yang dipandang lebih rendah dan hina. Ketika manusia dapat memperbudak sesama manusia dengan legal. Dan ketika perbedaan gender tidak dipahami dalam perspektif reproduksi semata, bahkan sangat ideologis.

Warisan sejarah kelam manusia itu sekarang dibungkus dengan baju agama yang disakralkan oleh manusia, tapi tidak oleh Tuhan. Karena kenyataannya memang kita lebih sering membuat yang relatif menjadi absolut, yang rasional menjadi irasional dan membatasi segala hal yang sebenarnya layak untuk disentuh menjadi wilayah sangat jauh untuk sekedar didialogkan dibandingkan Tuhan. Semua hal yang berbau agama menjadi a historis.

Islam dan Poligami
Syariah Islam, yang sering dipandang melegalkan praktek poligami, sesungguhnya tidak turun dalam masyarakat yang hampa budaya. Senantiasa ada konteks yang melatarinya, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu ketika kita membaca teks agama kita tidak bisa melepaskan sama sekali persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, dan lainnya yang dipandang kuat menjadi latarnya. Sebelum Islam datang kebanyakan masyarakat Arab memiliki banyak Isteri, dan tidak ada batasan untuk itu. Kemudian Islam datang dan memberi batasan-batasan, empat isteri, tiga, dua, dan pada akhirnya cukup dengan satu isteri. Pentahapan ini juga yang dipakai dalam pengharaman minuman keras (khamr) dalam Islam. Pertama Tuhan menunjukkan keburukan dan manfaatnya. Kemudian melarang umat Islam untuk minum khamr menjelang pelaksanaan salat. Dan pada akhirnya melarangnya.

Semangat yang sama juga yang dipakai Islam untuk menghapus institusi perbudakan. Islam tidak secara eksplisit menghapus perbudakan, tapi narasi panjang Alquran secara implisit menunjukkan bahwa Islam hendak menghapus institusi perbudakan, dengan banyak anjuran umat islam untuk membebaskan budak.

Secara sosiologis, aturan hukum keluarga yang dibawa Islam sesungguhnya sangat fundamental. Yaitu mengangkat posisi perempuan ke tempat yang semestinya, setelah sekian lama dirampas oleh proses sejarah primitif manusia. Karena Islam memosisikan semua manusia adalah sama, meskipun atribut yang melekat padanya meniscayakan keberagaman.

Maqashid Shariah
Setiap aturan hukum pasti memiliki tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan Syariah. Tujuan syariah atau yang lebih dikenal dengan term maqashid al syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, tanpa membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan, suami atau isteri dan sebagainya, dalam kehidupan di dunia dan pada akhirnya di akhirat.

Tema kemaslahatan dan juga keadilan bagi kehidupan manusia inilah sesunguhnya yang diusung syariah. Tidak ada aturan syariah yang bertentangan dengan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia kecuali hanya tafsir yang subyektif, atau yang biasa disebut dengan fikih. Ironisnya, hasil interpretasi manusia yang subyektif dan parsial ini sering dipandang sebagai ajaran agama yang bersifat final dan sakral, tanpa perlu repot-repot lagi memahami pesan Tuhan yang sesungguhnya.

Inilah sistem keberagamaan yang terbangun selama ini. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi umat Islam untuk melakukan reinterpretasi terhadap ajaran agamanya untuk lebih mengorientasikan pesan Tuhan dalam kehidupannya. Karena Islam adalah agama yang sangat terbuka. Bukan hanya menjadi domain mereka yang membaca ortodoksi klasik masa lalu. Karena hidup adalah saat ini dan yang akan datang.

Tidak Selamanya yang Halal Boleh Dilakukan
Pada prinsipnya, semua yang Tuhan halalkan adalah baik apalagi yang diwajibkan. Sebaliknya, semua yang Tuhan haramkan pasti membawa keburukan. Dengan kata lain, semua yang baik adalah halal dan semua yang buruk adalah haram. Namun begitu, pada kondisi dan keadaan tertentu tidak semua yang halal boleh dilakukan karena patut dikawatirkan akan berdampak buruk bagi yang melakukannya atau bagi orang lain. Dalam teori hukum Islam (Islamic legal theory) pelarangan sesuatu yang halal karena ditakutkan berakibat buruk bagi pelakunya atau orang lain disebut dengan istilah sad zari’ah.

Misalnya, Islam membolehkan jual-beli. Akan tetapi kalau yang diperjualbelikan itu barang terlarang, maka jual beli menjadi diharamkan untuk dilakukan. Begitu juga bahasa agama seharusnya dapat mengharamkan bagi setiap penderita diabetes untuk mengonsumsi gula, meskipun gula pada asalnya adalah sesuatu yang halal. Jadi bukan hanya bahasa medis yang berbicara.

Karena itu pula dalam tradisi fikih hukum perkawinan berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya. Bagi orang yang mampu lahir-batin dan dikawatirkan akan terjebak dalam perbuatan zina, nikah adalah wajib baginya. Sebaliknya bagi yang tidak mampu, dan dikawatirkan berdampak buruk, nikah menjadi tidak wajib dan bahkan haram untuk dilakukan. Sungguh sangat fleksibel dan melindungi kemaslahatan dan martabat manusia.

Kewenangan Pemerintah
Dalam kontek hukum Islam, poligami sejatinya masuk dalam wilayah siyasah syar’iyah atau fiqh siyasah. Salah satu dari tiga kategori hukum selain Syariah dan fiqh. Siyasah syariyah adalah kebijakan negara yang berintikan pada kemaslahatan umum, yang tidak mesti harus ada nash yang eksplisit untuk itu.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, negara merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, tidak dikenal pemisahan antara otoritas agama dengan otoritas negara. Demi kemaslahatan umum, masyarakat harus patuh terhadap peraturan pemerintah. Disinilah relevansi firman Tuhan yang memerintahkan masyarakat untuk taat kepada pemegang otoritas kebijakan (Annisa, 59).

Saat ini persoalan poligami tampaknya sudah mulai meresahkan masyarakat. Pro-kontra persoalan poligami menjadi tidak akan menemukan ujungnya ketika masing-masing pihak mendalilkan kebenaran absolut untuk pendapatnya. Untuk itu, negara perlu untuk menetapkan kebijakannya yang sekali lagi harus berlandaskan pada kebaikan bersama. Dan sama sekali tidak dibenarkan apabila dasarnya hanyalah untuk kepentingan politik dan kekuasaan semata.
Dengan demikian, kalau pemerintah memandang bahwa poligami lebih banyak memberikan keburukan bagi masyarakat, maka sesungguhnya negara berhak untuk melarang praktek poligami. Dan melarang poligami sama sekali tidak dapat dipandang bertentangan dengan syariah Islam. Karena syariah membawa misi keadilan dan kemaslahatan bagi semua manusia.
Bukan hanya keadilan dan kemaslahatan untuk laki-laki tapi tidak untuk perempuan, untuk suami tapi tidak untuk isteri, ataupun hanya untuk yang kaya tapi tidak untuk yang papa. Inilah sesungguhnya inti agama (maqashid syariah) yang semestinya senantiasa dapat diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan manusia. Untuk itu pemerintah harus berani mengambil sikap dengan segala resikonya!
Wallahua’lam

Penulis adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *

*
*

%d blogger menyukai ini: