Dua Istri Berebut Kursi Bupati Warga Protes Perlakuan Istri Sah dan Siri Berbeda


Poligami dan politik bikin kisruh aja!

++++
Kamis, 04/03/2010 12:32 WIB
Dua Istri Berebut Kursi Bupati
Warga Protes Perlakuan Istri Sah dan Siri Berbeda
Samsul Hadi – detikSurabaya

Kediri – Perlakuan beda istri sah Haryanti dan istri siri Nurlaila, terutama tahap sosialisasi bakal calon Bupati Kediri periode 2010 – 2015, tak urung mengundang protres dari warga sekitar. Mereka menganggap sebagai sesama istri bupati hal tersebut tidak seharusnya terjadi.

Protes utamanya diungkapkan warga di Desa/Kecamatan Wates, tempat Nurlaila berdomisili. Mereka menilai pemanfaatan kegiatan pemerintahan oleh Haryanti tidak seharusnya dilakukan, terlebih bila dibumbui dengan kegiatan berbau kampanye.

“Nah kalau seperti itu kan nggak bener. Memang benar dia istrinya bupati, tapi ya apa seperti itu caranya,” ungkap ES, salah seorang tetangga Nurlaila, saat ditemui detiksurabaya.com di rumahnya, Kamis (4/3/2010).

Pria berusia 49 tahun mengungkapkan, pemanfaatan kegiatan pemerintah oleh Haryanti juga sepatutnya bisa menjadi perhatian seluruh kalangan, terutama lembaga DPRD dalam mengawasi fungsi PNS dan netarlitas yang seharusnya ditunjukkan.

“Itu kan namanya merugikan Bu Nurlaila. Dia bisa seenaknya menunggangi kegiatan pemerintahan menggunakan tenaga PNS. Sementara Bu Nurlaila harus bekerja seorang diri,” ungkap ES.

Meski begitu jika perlakuan beda tetap tidak menjadikan Nurlaila patah arang dalam pencalonannya. Menurutnya Nurlaila adalah sosok yang tegar dan tegas, serta layak diunggulkan untuk bisa menjadi Bupati Kediri. Bahkan warga akan bangga jika terpilih jadi bupati tanpa bantuan suaminya.

“Jujur saya salut terhadap Bu Nurlaila, karena beliau sosok yang tegas dan merakyat. Atas sikap itu warga di sini sangat simpatik dan sepertinya akan bisa kompak untuk bisa memenangkan beliau,” tegas ES.

Haryanti sejauh ini memang tak jarang memanfaatkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk kegiatan sosialisasi pencalonannya. Hal ini tak jarang juga dibantu dengan keberadaan PNS yang menjadi pelaksana di lapangan.

Atas semua hal tersebut, protes tidak hanya disampaikan warga sekitar, namun oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kediri. Mereka menganggap hal itu menunjukkan tidak berjalannya netralitas PNS dalam pesta demokrasi.

“Sudah berulang kami menegur dan mereka selalu mengatakan akan menjalankan itu. Tapi kalau memang terus seperti ini, kami tidak akan segan kembali memanggil untuk memberikan teguran lebih keras,” ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Nurwachid.

Secara terpisah Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri Eko Setiyono membantah anggapan jika Haryanti memanfaatkan kegiatan pemerintahan untuk sosialisasi pencalonan. Menurutnya, kehadiran Haryanti di setiap kegiatan pemerintah tak lepas atas posisinya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK.

“Kegiatan PKK kan banyak dan itu nggak salah kan kalau akhirnya beliau datang,” kilah Eko.

Eko menjamin jika setiap kegiatan pemerintah yang dihadiri Haryanti belum bisa dikategorikan sosialisasi atau kampanye pencalonan. “Yang penting kan tidak ada ajakan memilih. Kalau sekedar menganjurkan menggunakan hak pilih tanpa menyebut nama, itu kan wajar dan sebenarnya membantu KPU dalam sosialisasi pemilukada,” pungkasnya. (fat/fat)

Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *

*
*

%d blogger menyukai ini: