Nikah Muda Memicu Lonjakan Penduduk


Rabu,
23 November 2011
KEPENDUDUKAN
Nikah Muda Memicu Lonjakan Penduduk
Jakarta, Kompas – Upaya menekan jumlah kelahiran sulit dilakukan. Banyaknya pernikahan usia muda menyumbang tingginya angka kelahiran yang memicu lonjakan penduduk hingga melebihi proyeksi. Kualitas penduduk pun terancam ketidakmampuan keluarga dan negara memenuhi kebutuhan hidup.

Di beberapa daerah, pernikahan di bawah umur 20 tahun terkait erat persoalan ekonomi dan tradisi. Juli (27), warga Desa Karangnunggal, Tasikmalaya, Selasa (22/11), misalnya, mengakui pernikahannya 10 tahun lalu disebabkan tuntutan keluarga. Dengan menikah, ia diharap mampu membantu ekonomi keluarga.

Setahun usia pernikahan, suaminya kabur dan menelantarkannya. Ia pun membesarkan seorang diri anaknya yang kini berumur 10 tahun.

”Sulit membesarkan anak di usia muda tanpa suami dan penghasilan tetap. Saya banyak bergantung pada orangtua untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Tak jauh berbeda dialami Indah (22), warga Mangkonjaya, Tasikmalaya, yang menikah pada usia 19 tahun. Saat itu, ia bekerja di Bandung dan punya kekasih. Karena orangtuanya khawatir ia terjebak pergaulan bebas, ia dipaksa menikah. ”Saya menurut saja,” ungkap Indah.

Ada yang menikah muda karena khawatir terjebak hubungan seks di luar nikah. ”Saya sengaja menikah muda, langsung hamil, dan melahirkan anak pertama. Anak saya dirawat bapak dan ibu sehingga saya bisa meneruskan kuliah,” ujar Ana (20), mahasiswi perguruan tinggi di Yogyakarta.

Dampak langsung

Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan, 41,9 persen perempuan menikah pada umur 15-19 tahun. Bahkan, perempuan yang menikah pada usia 10-14 tahun mencapai 4,8 persen dari total jumlah pernikahan.

Makin muda usia pernikahan, kian panjang rentang waktu perempuan untuk hamil jika tidak dilakukan pengaturan. Jumlah kelahiran pun banyak dan frekuensinya bisa kian sering.

Semakin banyak anak, semakin besar pula beban negara untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, pangan bergizi, hingga sarana sosial untuk mereka.

”Orangtua barangkali bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Namun, mereka tetap butuh peran negara,” kata Wakil Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Dwini Handayani Arianto.

Pada akhirnya, semua warga negara harus berbagi fasilitas publik yang disediakan negara. Menjadi masalah jika negara tak mampu menyediakan fasilitas seiring lonjakan jumlah penduduk.

Lonjakan jumlah penduduk ini ditunjukkan oleh stagnannya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan perempuan berumur 15-49 tahun atau angka kelahiran total (TFR) 2,3 hingga 2,5 (hasil sementara sensus 2010).

Tahun 2002-2007, TFR sekitar 2,6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009 menetapkan TFR sebesar 2,2.

Berisiko tinggi

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief mengatakan, perempuan yang menikah dini punya risiko kematian tinggi ketika melahirkan karena belum siapnya alat reproduksi. Banyak anak dan pernikahan dini membuat penduduk usia produktif menjadi tak produktif.

Menurut Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Muhadjir Darwin, banyaknya pernikahan dini juga disebabkan permisifnya remaja dengan seks. Pernikahan dini menjadi solusi kehamilan di luar nikah.

Keterbukaan informasi hingga perkembangan teknologi turut mendorong remaja mengenal seks lebih cepat sebelum mental dan fisiknya siap.

Dwini mengatakan, peningkatan pendidikan perempuan menjadi kunci menunda usia pernikahan. Namun, ini harus diikuti ketersediaan dan kemudahan menjangkau alat kontrasepsi.

Muhadjir menilai penting keterlibatan tokoh agama meluruskan anggapan banyak anak dan menikah dini lebih baik. Nilai dan ikatan kekeluargaan juga perlu dipererat untuk membentengi remaja dari seks pranikah.

(CHE/ABK/LUK/MZW)

Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *

*
*

%d blogger menyukai ini: