Calon Walikota Punya 2 Istri KPUD Bekasi Digugat


Kamis, 27 Desember 2012 10:56 WIB

Dody Pranowo — HARIAN TERBIT

 


Walikota-Bekasi-Rahmat-Effendi1

Walikota Rahmat Effendi saat deklarasi anti narkoba

BEKASI — Tiga pasangan calon walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi yakni SM2-Anim, Dadang Mulyadi-Lucky Hakim (Dalu) dan Awing Asmawi-Andi Zabidi (Azib) menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Gugatan itu menyusul pemilihan langsung Walikota Bekasi berbuntut panjang. Bukan soal proses dan hasil penghitungan suara Pilkada, melainkan status poligami Rahmat Effendi yang merupakan salah satu calon walikota dengan nomor urut empat yang diusung Partai Golkar, PKS, PKB dan Hanura diduga memalsukan identitas diri saat pengisian identitas istrinya di KPUD Bekasi.

“Salah satu kandidat Wali Kota Bekasi, gugatan ke PTUN merupakan langkah tepat dan dinilainya sebagai sifat negarawan. “Saluran yang benar ya ke jalur hukum. Hal itu disediakan oleh negara. Seorang negarawan harus selalu berpatokan dengan hukum dalam bertindak,” kata Shalih Mangara Sitompul, kemarin.

Dikatakannya, gugatan dilayangkan semata-mata demi tegaknya keadilan hukum bukan karena persoalan hasil Pilkada. “Hasil Pilkada ada ranahnya di MK. Itu gugatan setelah hasil pemilu ditetapkan. Kalau di PTUN sebelum keputusan ditetapkan,” tuturnya.

Gugatan yang sudah didaftarkan dengan nomor perkara 128/G/2012/PTUN-bdg tanggal 26 Desember 2012. Dengan pengugat ketiga pasangan calon dan tergugat KPUD Kota Bekasi. Adapun objek gugatan keputusan KPUD Kota Bekasi Nomor 50 dan nomor 51.

Tentang persyaratan pencalonan. Yang dinilai cacat hukum. KPUD dalam hal ini, meloloskan Rahmat Effendi pasangan nomor urut empat, yang belakangan diketahui jika Rahmat Effendi tidak mengisi persyaratan tidak sesuai fakta.

Padahal belakangan terungkap dirinya berisitri lebih dari satu. Sehingga hal ini dinilai menyalahi ketentuan, karena dalam persaratan pencalonan setiap calon wajib mencantumkan semua nama istrinya, sebab berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Shalih, Sira Prayuna, menambahkan, gugatan baru dilayangkan ke PTUN karena persolan adanya pelanggaran baru terungkap dan gugatan yang dilakukan sifatnya serius bukan main-main. “Kami tidak mai-main, kami serius. Kami yakin gugatan kami menang. Apalagi kami punya bukti-bukti yang kuat dan tidak mengada-ada,” imbuhnya.

Sira sangat yakin gugatannya diterima, dengan begitu Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu, yang merupakan kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor dengan nomor urut 4 dipastikan akan didiskualifikasi. “Kami yakin menang. Jika kami menang maka otomatis calon nomor empat didiskualifikasi,” tegasnya.

Tim kuasa hukum DALU, M.O. Maramis, pihaknya juga melaporkan Rahmat Effendi ke Polres Bekasi Kota, terkait dengan dugaan memberikan keterangan palsu dalam syarat calon Walikota Bekasi.

“Dalam dokumen pencalonannya, Rahmat Effendi hanya mencantumkan nama istri pertamanya. Tapi belakangan, setelah ramai diberitakan, Rahmat Effendi mengakui bahwa dia berpoligami dan mempunyai dua istri,” kata Maramis.

Menurut Maramis, tindakan Rahmat Effendi tersebut melanggar Pasal 263 KUHP, dengan dakwaan memberikan keterangan palsu pada dokumen negara dan atau akta otentik, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengamat Administrasi Negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) Sofyan Effendi menilai, gugatan itu sah-sah saja dilakukan oleh pasangan lainnya. Namun akan percuma sebab tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rahmat Effendi.

“Tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Tapi lain persoalan jika rakyat Bekasi yang telah memilihnya merasa kecewa dan memintanya untuk tidak dilantik,” katanya.

Editor — Maghfur Ghazali

Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *

*
*

%d blogger menyukai ini: