Jakarta – Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri oleh Mahkamah Agung (MA) ditanggapi secara reaksioner oleh kubu Aceng. Pihak Aceng sendiri bersikeras bahwa tidak ada yang salah dalam pernikahan sirinya karena sah secara agama.
Wahid Institute menilai pihak Aceng hanya menggunakan agama sebagai kedok. “Jangan mau kyai-kyai di Garut dimanfaatkan untuk melindungi pejabat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga,” kata peneliti Wahid Institute, Rumadi, di Kantor Wahid Institute, Jalan Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2013).
Pendapat tersebut dikemukakan dalam konferensi pers mengenai dukungan terhadap keputusan MA, terkait pemakzulan Bupati Garut, Aceng Fikri. Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari KPAI, Komnas Perempuan, KPI, dan sejumlah LSM lain.
Tokoh perempuan Nahdhatul Ulama, Sinta Nuriyah Wahid, menyatakan bahwa aturan pernikahan menurut agama dengan aturan negara tidak perlu dipertentangkan. Dirinya mendukung adanya penyatuan kedua peraturan pernikahan tersebut.
“Aktivis agama harus memikirkan UU perkawinan agama dengan UU pemerintah. Ini agar keduanya bisa bersinergi sehingga betul-betul bisa melindungi kaum perempuan,” ujar istri almarhum Gus Dur ini.
Rumadi kemudian menambahkan bahwa masyarakat kebanyakan masih memisahkan agama dengan negara. Paradigma ini berimplikasi pada praktik pandangan dikotomis terhadap aturan pernikahan.
“Jangan berpikir sekuler, memisahkan perkawinan sah menurut agama dan menurut negara. Itu harus menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan,” pungkas Rumadi.
Sebelumnya, pihak pengacara Aceng Fikri menyatakan keberatan terhadap keputusan MA. Dia bersikukuh bahwa pernikahannya sudah berada pada aturan yang benar.
“Apa yang jadi keputusan DPRD (Garut), dan apa yang jadi keputusan MA, saya masih belum bisa terima. Karena saya dalam konteks melaksanakan syariat Islam,” ujar Aceng dalam konferensi pers di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka, Bandung, Kamis (24/1/2013) malam.
Indonesia Poligami Watch 