Kasus Bupati yang berpoligami


++++

Bupati Beristri 2, Anaknya 2 Kali Nyabu

Selasa, 11 Mei 2010 | 16:07 WIB
Dibaca: 
Komentar: 
|
Share:
Ilustrasi narkoba
TERKAIT:

GORONTALO, KOMPAS.com — Zam, anak Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dibekuk lagi oleh polisi untuk kedua kalinya ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

“Beliau memang anak Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, yang tercatat sebagai pemain lama,” ujar Kepala Satuan Narkoba Polres Kota Gorontalo Inspektur Satu Berty Runtukahu, Selasa (11/5/2010).

Beliau memang anak Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, yang tercatat sebagai pemain lama.

Istri pertama Bupati Ismet Mile bernama Ruaida Mile saat ini juga bertarung untuk merebut kursi suaminya lewat pilkada, sedangkan Ismet Mile masih ingin mempertahankan jabatannya. Ismet Mile sewaktu mendaftar ke Kantor KPU didampingi istri mudanya, Yayuk Alamri.

Menurut dia, anak buahnya menggerebek Zam di kediamannya, Jalan Bengawan Solo, Kota Gorontalo, Senin (10/5/2010) pukul 14.00 Wita. Setahun lalu, Zam juga tertangkap basah menggunakan narkoba di kediamannya. Akibat perbuatannya itu, Zam hanya diganjar lima bulan penjara.

Berty Runtukahu menyebutkan, anak buahnya telah mengintai aktivitas Zam yang berprofesi sebagai kontraktor itu sejak tiga pekan lalu. Saat digerebek, Zam ditemukan berada di dalam kamar mandi dan tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Selain membawa Zam ke kantor polisi, aparat juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sedotan aluminium foil, jarum suntik, serta uang tunai senilai Rp 2,5 juta.

Polisi juga ikut memeriksa empat orang lainnya, termasuk dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di kediaman putra bupati itu. “Kedua anggota Satpol PP itu sempat menghalang-halangi polisi saat menggerebek,” ujarnya.

Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah kontrak milik perempuan berinisial Ke, yang diduga kuat berperan sebagai bandar, tempat Zam membeli barang terlarang itu. Kini semua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Kantor Polres setempat.

Sumber :
Tribunnews.com
Editor :
yuli
+++
Kepala Daerah Poligami Sedikit Tapi Meresahkan
Dianggap Bisa Menghambat Program Keluarga Berencana
Rabu, 12 Desember 2012 , 09:06:00 WIB

ILUSTRASI/IST

RMOL.Maraknya pemberitaan kepala daerah yang beristri lebih dari satu mendapat sorotan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Agama.

Praktik poligami dinilai bisa memberikan contoh buruk bagi masyarakat, dan mengham­bat pro­gram keluarga berencana yang di­canangkan pemerintah. Apalagi di­lakukan melalui perni­kahan siri alias diam-diam, bisa di­kategori­kan pelanggaran terha­dap Un­dang-Undang Perkawinan.

Masih hangat dalam ingatan masyarakat, betapa kasus per­kawinan siri Bupati Garut Aceng HM Fikri banyak dikecam berba­gai kalangan.

Aceng menjadi pembicaraan pu­blik dan isu utama di beberapa me­dia massa terkait perceraian­nya dengan Fani Oktora, wanita ber­usia 18 tahun yang dinikahi­nya secara siri pada Juli 2012.

Kementerian Dalam Negeri menilai, perbuatan Bupati Garut melanggar pasal 27 F, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, Aceng dianggap ti­dak patuh dan taat kepada Un­dang-Undang No 1 Tahun 1974 Ten­­tang Perkawinan. Tepatnya pa­da pasal 2 ayat 2, yakni setiap perkawinan harus dicatatkan.

Sebelum Aceng, poligami ke­pa­­la daerah yang juga heboh di­be­ritakan adalah kasus Wali Kota Bogor Diani Budiarto. Pria ber­usia 56 tahun itu menikahi Siti In­driyani, gadis berusia 19 tahun yang baru lulus SMA. Bagi Siti, per­kawinan  yang dilaksanakan pada Juni 2011 merupakan per­tamanya, tapi bagi Diani perka­wi­nan ini yang keempat kalinya.

Bupati Cirebon, Dedi Supardi juga pernah kesandung kasus po­ligami dengan pedangdut Me­lin­da. Kasus ini mencuat bersa­maan Dedi ingin mencalonkan diri se­ba­gai Gubernur Jawa Barat.

Kepala Bagian Hubungan Ma­syarakat BKKBN, Uung Kusma­na mengatakan, perilaku kepala daerah yang berpoligami menja­di­kan contoh buruk bagi masya­rakat, dan menghambat program keluarga berencana yang dica­nang­kan pemerintah.

“Kami mengimbau kepada kepala daerah dan pejabat negara lainnya memberikan contoh ke­luarga yang berkualitas,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Ja­karta, kemarin.

Kasus poligami rentan terjadi ke­retakan di keluarga. “Sangat di­sayangkan pejabat daerah dan pu­blik figur melaku­kan poligami, apa­lagi caranya tidak benar. Ka­lau alasannya aga­ma, kenapa yang dipilih selalu wanita-wanita muda, bukannya janda-janda,”

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Ke­men­terian Dalam Negeri, saat ini In­donesia memiliki 530  kepala dae­rah yang terdiri, 33 Gubernur, 98 wali kota, dan 399 bupati.

BKKBN mencatat, terdapat satu persen dari seluruh jumlah kepala daerah di Indonesia yang terbukti melakukan poligami.

Mes­ki jum­lahnya sedikit tapi pas­ti membuat resah masyarakat dan bisa menjadi contoh negatif. “Itu yang mencuat ke permukaan. Ka­mi tidak tahu yang belum ter­ekspos.”

Bila praktik poligami melalui pernikahan siri di kalangan peja­bat negara tidak segera ditangani, dampaknya berpengaruh terha­dap pembangunan bangsa.

Awal­nya berpengaruh terhadap keta­hanan keluarga. Bila ketaha­nan keluarga rapuh, maka berpe­nga­ruh kepada ketahanan masya­ra­kat.

Selanjutnya, ketahanan ma­syarakat yang rapuh membuat ra­puh ketahanan nasio­nal, dan ber­pengaruh terha­dap bang­sa dan negara.

“Ini sama saja tidak mendu­kung program pemerintah. BKKBN selalu mengimbau ke­pada ma­syarakat agar memper­kuat keta­hanan keluarga yang merupakan pondasi utama ketahanan nasional.”

Terpisah, Kepala Humas Ke­men­terian Agama, Zubaidi priha­tin dengan peri­laku ke­pala daerah yang melaku­kan ni­kah siri.

Meski setiap aga­ma memiliki tata cara dan keten­tuan tentang perkawinan, namun da­lam pers­pektif negara, perka­wi­nan itu ha­rus dicatatkan secara res­­mi ber­dasarkan Undang-un­dang Nomor 1 Tahun 1974 ten­tang Per­ka­winan. “Secara pera­turan, jelas nikah siri melanggar Undang-undang,”

DPRD Berhak ‘Pecat’ Kepala Daerah

Reydonnyzar MoenOek, Kapuspen Kemendagri

Kementerian Dalam Ne­geri akan mengusulkan kepada Pre­siden agar diberi kewe­na­ngan melakukan pemecatan terhadap kepala daerah yang ter­bukti melakukan perbuatan ter­cela.”Usulan itu masuk da­lam draf revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.”

Saat ini kewenangan mem­ber­hentikan kepala daerah ber­masalah sepenuhnya berada di tangan DPRD. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah membuat pemerintah pusat kehilangan kontrol terhadap pemda.

Mendagri sebagai wakil pe­me­rintah pusat tidak memiliki ke­wenangan, instrumen, dan pe­rangkat untuk menertibkan ke­pala daerah yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tercela. Agar tafsir tidak melebar dan bias, nantinya akan diru­mus­­kan aturan tentang batasan tin­dakan asusila, amoral, dan perubatan tercela.

“Jangan karena dipilih lang­sung merasa bisa berbuat sesuka hati. Akuntabilitas dan keadilan masyarakat yang harus dijaga.”

Pernikahan siri di kalangan kepala daerah masuk kategori pelanggaran terhadap sumpah jabatan sebagaimana diatur UU No 32/2004, PP No 6/2005 tentang Pemili­han, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhen­tian Kepala Dae­rah, serta UU No 1/1974 tentang Perkawinan. “Dalam kasus Bu­pati Garut, yang bersangkutan berpotensi diberhentikan.”

Banyak beredar kabar kepala daerah yang melakukan nikah siri, hanya saja yang terungkap dan bisa ditangani sejauh ini ba­ru Bupati Garut. “Memang ni­kah siri juga dilakukan kepala dae­rah lain, tapi kita tidak bisa langsung menuduhnya karena tidak ada bukti.”

Menjatuhkan Wibawa Di Depan Masyarakat

Abdul Wahab Dalimunthe, Anggota Komisi II DPR

Kalangan DPR menya­yang­kan adanya kepala daerah yang berpoligami. Saat ini perilaku beristri lebih dari satu masih menjadi kontroversi di Indonesia.

“Meski tak ada yang dilang­gar, tapi poligami itu masih kontroversi yang me­mung­kinkan menjatuhkan wi­bawa kepala daerah di hadapan war­ganya.”

Aturan larangan poligami pernah diterapkan bagi pejabat dan PNS. Tapi, setelah orde ba­ru tumbang, kemudian dicabut. Saat ini sanksinya hanya dari  ma­syarakat. “Tidak hanya ke­pala daerah, tapi pejabat publik lainnya-pun jika poligami maka dicibir masyarakat.”

Selama kepala daerah yang berpoligami itu mencatatkan di Kantor Urusan Agama dan men­dapatkan izin dari istri perta­manya, maka secara aturan tidak bisa disalahkan. “Tapi, bila peja­bat publik itu tidak mencatatkan nikahnya di KUA, maka sudah melanggar aturan.” [Harian Rakyat Merdeka]

Kamis, 28/04/2011 16:19 WIB

Kepala BKKBN Sentil Fenomena Bupati Berpoligami

Hestiana Dharmastuti – detikNews

Jakarta – Dari sisi agama, pria berpoligami tidak dipersoalkan. Namun, fenomena kepala daerah yang doyan poligami dikhawatirkan menjadi contoh buruk yang bertentangan dengan program keluarga berencana (KB) dari pemerintah.

“Saya menyayangkan fenomena bupati berpoligami yang ada di beberapa daerah. Saya lihat beberapa bupati di daerah istrinya dua,” protes Kepala BKKBN, Sugiri Syarief, kepada detikcom, Kamis (28/4/2011).

Menurut dia, fenomena bupati berpoligami mendorong bertambahnya angka kelahiran atau fertilitas. Poligami para bupati menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

“Lelaki beristri 1 berarti fertilitasnya dari 1 istri. Kalau istrinya 2, ya fertilitasnya dari 2 istri. Jadi sangat disayangkan apabila bupati mempunyai anak banyak dari beberapa istri. Kalau istrinya 2 dan masing-masing punya 3 anak, berarti anaknya 6. Ini tidak sesuai dengan perilaku fertilitas yang dianjurkan pemerintah,” papar Sugiri.

Sugiri mencontohkan bupati di beberapa daerah ada yang beristri lebih dari 1 orang.

“Berpoligami baik atau tidak, saya tidak tahu. Dari sisi ekonomi, mana ada bupati yang tidak mampu. Tetapi sebaiknya cukup 1 istri saja,” nasihat Sugiri.

Aii.. Senangnya dalam hati.. Kalau beristri dua.. Oh seperti dunia.. Ana yang punya..

 

+++++++++++++

 

CAGUB KOK POLIGAMI ?

Ditulis Pada Hari Rabu, 13 Februari 2013 | Oleh: Babuju.com

Oleh : PAOX IBEN MUDHAFFAR
Memprihatinkan. Hanya kata itu yang sanggup saya ucapkan ketika sebagian besar calon gubernur NTB, termasukincumbent–disinyalir melakukan praktik Poligami. Bahkan salah seorang calon disinyalir memiliki istri lebih dari dua. Jikapun ada calon yang tidak berpoligami, namun diinternl partai pengusungnya, para kader partai ini –sebagaimana dikemukakan sang pendiri diberbagai media–sering diasumsikan sebagai orang-orang yang pro-poligami. Memang ada yang salah dengan Poligami?

Dalam sejarah Islam maupun kajian Fikih klasik, poligami memang memiliki legitimasi yang cukup kuat. Tapi jelas pula, dalam kehidupan modern, praktek poligami amat problematik. Apalagi jika itu menyangkut pejabat publik semisal calon Bupati atau Gubernur ini. Kita tidak bisa menutup mata jika persoalan istri para pejabat adalah semata persoalan privat, individual, yang tidak boleh diketahui oleh publik. Sebab ketika seorang (laki-laki) menjadi pejabat biasanya secara otomatis, istrinya juga menduduki posisi strategis dalam lembaga-lembaga publik semisal organisasi Dharma Wanita, Tim Penggerak PKK dan sebagainya.  Organisasi tersebut juga di support oleh dana pemerintah yang nota bene adalah uang publik. So, bukankah persoalan ini layak menjadi perbincangan publik? Apalagi seorang Istri pejabat sekelas Gubernur! Biasanya istri pejabat itu juga terlibat aktif dalam kampanye program-program pemerintah ketika suaminya menjabat. Lihat saja foto-foto mereka di sepanjang jalan atau di depan kantor-kantor pemerintahan.

Kemandulan Teologis

Dalam konteks Fiqiyyah maupun diskursus tafsir keagamaan kontemporer, mempraktekkan poligami dalam masyarakat modern sekarang ini bisa dibaca sebagai bukti kemandulan teologis. Dari sisi historis, konteks pembolehan poligami dalam Islam pada mulanya bertujuan justru untuk membatasi, bukan menambah jumlah istri. Sebab, dalam masyarakat Arab ketika itu, perempuan ibarat “obyek” yang boleh diapasajakan oleh laki-laki. Maka banyak orang, termasuk Umar ibn al-Khatab, sebelum menjadi muslim, tega mengubur bayinya yang terlahir perempuan. Di masa Arab jahiliyah, orang bisa beristri berapa saja, siapa saja. Asalkan mampu, asalkan bisa.
Kemudian Islam datang dengan menawarkan sebuah aturan “jika terpaksa, maksimal empat”. Mengapa empat? Kajian Leonard Swidler dalam Women in Judaism: The Status of Women in Formative Judaism (1976: 144-8) cukup menarik disimak. Sebagaimana bisa diduga, poligami adalah praktek budaya yang dulunya juga lumrah di kalangan kaum Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, rupanya pembolehan poligami juga dibatasi sampai maksimal empat. Agaknya, poligami sebagai model hubungan lelaki-perempuan yang turun-temurun diwarisi dari tradisi Yahudi itu di zaman Muhammad SAW telah berkembang demikian tak terkendali di tanah Arab. Sehingga Al-Quran kemudian mengembalikan tradisi itu kepada batas toleransi “maksimal empat” tersebut.
Terlepas benar-tidaknya hal di atas, menurut hemat saya, pada dasarnya monogami adalah bentuk hubungan sah lelaki-perempuan paling ideal dalam Islam. Sebab kata kuncinya adalah “ADIL” . Jika kita baca kembali terutama QS 4: 3-4, dan ditegaskan lagi dalam (QS 4: 129), adil itu hampir mustahil bisa dicapai seorang suami beristri lebih dari satu. Artinya, dengan pesan universal yang bisa diterima pemahaman manusia dari berbagai latar budaya dan sejarah, dengan ketentuan “maksimal empat” itu.
Al-Quran sebenarnya sedang meletakkan fondasi penting buat kesederajatan lelaki-perempuan. Dengan “adil” sebagai hakikat pesannya, soal wujud hubungan legal itu selanjutnya diserahkan kepada kematangan umat Islam dalam mempraktekkannya. Tapi arahnya jelas, dari satu laki-laki dengan jumlah istri tak terbatas, menjadi maksimal empat istri, menuju monogami sebagai bentuk ideal. Karena watak patriarkis yang mengidap ketidakadilan itu, jangan lupa, dari sisi hukum, poligami juga selalu menjadi perdebatan aktual.
Ingat, betapa tidak berkenannya Rasulullah saat Ali r.a., sang menantu, menunjukkan isyarat hendak memadu Fatimah, putri kesayangannya. Sembari berdiri di atas mimbar, Rasulullah berkata, “Aku tidak akan kasih izin, kecuali Ali ibn Abi Talib terlebih dulu menceraikan anak perempuanku jika ia mau mengawini anak-anak gadis mereka. Sebab, Fatimah adalah bagian dari tubuhku, aku membenci apa yang dia benci untuk dilihat, dan apa yang melukainya juga melukaiku” (Sahih Bukhari, Vol. 7, Kitab 62, No. 157).
Sekali lagi, jika diskusi seputar isu poligami ini ditambatkan hanya pada soal hukum, kita tidak akan sampai ke mana-mana. Lebih-lebih menempatkannya semata sebagai urusan pribadi. Ini adalah persoalan sosial, perkara relasi kuasa yang timpang, masalah ketidakadilan atas kaum perempuan. Jelas pula, status poligami mendesak untuk direvisi kedudukannya dalam hukum Islam yang kita anut.
Menggugat poligami dalam konteks masyarakat kita bukanlah menentang ayat Tuhan, melainkan justru menerjemahkan pesan esensial dari agama Islam: tentang keadilan. Dan perempuan, sebagai kaum yang dilemahkan sekian lama, menurut Chandra Mohanty dalamFeminism without Borders (2003: 236) memiliki “potential epistemic privilege” guna mewujudkan sistem sosial yang adil bagi semua pihak.
Mengekalkan Penindasan
Sebagai pemimpin yang dijadikan panutan banyak orang, mempraktekkan tindakan yang dari banyak segi jelas problematik amatlah tidak mendidik. Demikian juga yang terjadi dibumi Nusa Tenggara Barat ini. Ketika seorang pemimpin atau calon pemimpin mempraktikkan poligami, maka ia telah “menyakiti” sebagian besar ranah publiknya sendiri dengan menimbulkan huru-hara pewacanaan yang kontra produktif terhadap arah pembangunan dan cita-cita kepemimpinannya.
Ketika masyarakat, mendengar rumor Gubernur nya yang masih muda, Tuan Guru dan “ganteng” itu kawin lagi misalnya, publik pun—terutama ibu-ibu diperkampungan– berekasi cukup keras. Apa pasal? Sebab ia bukan sekedar sosok idola sebagaimana para artis. Ia adalah sosok panutan; Muda, cerdas, berkuasa, dan layak menjadi panutan karena predikatnya sebagai Tuan Guru. padahal itu baru rumor (yang bersangkutan sllu menolak berkomentar soal itu).
Publik pada umumnya sangat menaruh harapan jika Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi baik secara pribadi maupun sebagai tuan guru adalah sosok yang moderat dan terbuka, karena itu ia akan memberi suri tauladan yang baik serta “melindungi” hati para pengikutnya, terutama para ibu-ibu dan perempuan pada umumnya dengan memberantas budaya kurang baik.
Dengan melakukan Poligami, itu sama saja memberi anjuran dan memberi legitimasi kepada setiap lelaki di Nusa Tenggara Barat ini untuk melakukan praktik yang sama. Hal tersebut juga sangat kontra produktif misalnya dengan kampanye keluarga sehat, sejahtera, yang selama ini digembar-gemborkan pemerintahan yang dipimpinnya. Bukankah keluarga itu merupakan pilar utama pembangunan? Dengan melakukan praktik poligami, sesungguhnya dia telah terjerat dalam permainan kekuasaan patriarkhis dan mengekalkan struktur penindasan terhadap kaum perempuan secara nyata.
Memang belum ada penelitian yang secara rigid menyebutkan, berapa jumlah poligami yang dilakukan di NTB ini, berapa istri-istri berikut anak-anak yang terlantar akibat praktik “semena-mena” itu. Berapa kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangga yang melakukan praktik Poligami? Apa efek sosial dan budaya dari hal ini. Semua itu memang belum muncul kepermukaan, tetapi publik, terutama ibu-ibu dan kaum perempuan– tidaklah buta.
Jika kita menerima bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan, baik secara sosiologis maupun teologis, memang sederajat, mari kita bersepakat pula bahwa poligami bukanlah persoalan pribadi. Sebagai praktek sosial, ia adalah lembaga patriarkal yang memberikan privilese kuasa bagi laki-laki sembari menempatkan perempuan sebagai pecundang.
Jangan lupa, jika ditelusuri, nalar ini tidak berhenti di sini. Ketika asumsi “lelaki superior, perempuan inferior” telah diterima sebagai common sense, siapa saja yang”di-lelaki-kan” dengan sendirinya memiliki privilese atas kuasa dan kebenaran. Sementara itu, siapa saja yang “di-perempuan-kan” harus tunduk sebagai kaum lemah yang sewaktu-waktu siap sedia menjadi korban, menjadi tumbal. Karena itu, sesuai dengan capaian kematangan kita dalam pemahaman atas keadilan, termasuk kesederajatan laki-laki dan perempuan, secara sosiologis poligami tidak bisa dibenarkan.
Dalam hal ini, isyarat positif pemerintah untuk segera memperluas cakupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Penutup
Mencermati perkembangan perpolitikan di NTB, terutama diseputar pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini, saya jadi sangsi, adakah calon Gubernur yang berpihak pada nasib kaum perempuan? Padahal merekalah jumlah penduduk terbesar, sekaligus pemilih terbesar dan potensial yang diperebutkan oleh para kandidat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.
Wacana peningkatan kualitas IPM yang menjadi agenda utama para kandidat, termasuk pengentasan gizi buruk dan lain-lain. Tentu akan mengalami hambatan yang signifikan. Apa pasal? Sebab kekerasan struktural yang berbasis pada pembiakan budaya patriarkhal ini akan terus berlangsung dan itu, tentu saja akan mengesampingkan program keluarga harapan seperti digembar-gemborkan pemerintah melalui program PKH yang sudah berlangsung.
Saya juga tidak tahu bagaimana kesan dan tanggapan para aktivis perempuan pada umumnya dengan fenomena ini. Namun dari beberapa komentar di facebook, saya cukup kaget juga sebab nampaknya sebagain mereka—terutama yang berafiliasi dengan parpol pendukung kandidat calon gubernur justru bersikap kooperatif dengan mendomestifikasi persoalan poligami ini sebagai ranah personal. Wallahu’alam bi al shawwab

Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *

*
*

%d blogger menyukai ini: